Setiap kebijakan pendidikan nasional perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi khusus daerah agar dapat menciptakan pembangunan pendidikan yang adil dan merata. Dan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah, perlu melakukan identifikasi, pemetaan, dan penetapan daerah khusus.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus, sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah khusus, sehingga perlu diganti.


Pengertian Daerah Khusus

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Daerah Khusus ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  Penetapan Daerah Khusus  bertujuan untuk:
a. memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah; dan
b. acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah.


Daerah Khusus ditetapkan berdasarkan pada kondisi:
a. geografis; dan/atau
b. kedaruratan.

Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi geografis  dilakukan dengan menggunakan data:
a. daerah terpencil atau terbelakang;
b. daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil;
c. daerah berbatasan dengan negara lain; dan/atau
d. daerah pulau terkecil dan terluar.

Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan menggunakan data:
a. daerah yang terdampak bencana alam;
b. daerah yang terdampak bencana sosial; dan/atau
c. daerah dalam keadaan darurat.

Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan dilakukan berdasarkan:
a. status bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
b. pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan  paling sedikit meliputi:
a. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
b. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen pdf lengkap tentang Permendikbud nomor 23 tahun 2020; Pedoman Penetapan Daerah Khusus  bisa diunduh disini

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Daerah Khusus


Disebutkan diatas bahwa Kemdikbud telah menerbitkan peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus. Permendikbud ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri tentang Daerah khusus tersebut.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 580/P/2020 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 580/P/2020 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

Adapun daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan kondisi geografis disini adalah per kecamatan.Silakan diunduh di bawah ini  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 580/P/2020 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis




Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Daerah Khusus dengan Kondisi Kedaruratan Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Daerah Khusus dengan Kondisi Kedaruratan Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



File bisa diunduh di bawah ini

Post a Comment