Solusi Pemerintah untuk Tenaga Non-ASN: Mengintip Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memperkenalkan mekanisme baru untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi isu potensi pemutusan hubungan kerja bagi pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) sekaligus memastikan keberlanjutan operasional instansi pemerintah.
Proses rekrutmen PPPK Paruh Waktu ini terstruktur dan direncanakan dengan cermat:
- Pengajuan Kebutuhan: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari setiap instansi pemerintah mengawali proses dengan mengajukan usulan rinci kepada Menteri PANRB. Usulan ini memuat persyaratan spesifik untuk PPPK Paruh Waktu, termasuk jumlah personel yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, kualifikasi pendidikan yang diperlukan, dan unit penempatan dalam instansi. Pengajuan ini dilakukan secara elektronik melalui layanan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional instansi dan ketersediaan anggaran.
- Persetujuan Menteri: Setelah ditinjau, Menteri PANRB kemudian menetapkan kebutuhan rinci PPPK Paruh Waktu untuk setiap instansi pemerintah yang mengajukan.
- Pengajuan Nomor Induk PPPK (NI PPPK): Setelah kebutuhan ditetapkan, PPK mengajukan Nomor Induk PPPK (NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN) kepada Kepala BKN. Langkah krusial ini harus diselesaikan paling lambat 7 hari kerja.
- Penerbitan NI PPPK: BKN bertanggung jawab untuk memproses dan menerbitkan NI PPPK. Nomor ini kemudian diberikan kembali kepada PPK terkait dalam waktu 7 hari kerja.
- Pengangkatan Resmi: Terakhir, pegawai non-ASN yang telah berhasil memperoleh nomor identitasnya akan secara resmi diangkat dan ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu oleh PPK instansi masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan terstruktur dalam pengadaan PPPK Paruh Waktu ini adalah langkah strategis untuk memberikan jaminan kerja bagi pegawai non-ASN dan menjaga keberlanjutan operasional pemerintahan.
Pandemi krisis kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah telah memicu inovasi kebijakan: PPPK Paruh Waktu. Sekretaris Ditjen SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa mekanisme ini hadir sebagai jalan keluar agar tenaga non-ASN tetap produktif tanpa beban anggaran rutin penuh
🎯 Apa Itu PPPK Paruh Waktu?
PPPK Paruh Waktu mengacu pada pegawai ASN yang diangkat secara paruh waktu dari tenaga non-ASN, diberikan upah proporsional sesuai anggaran instansi. Ini program jembatan untuk mempertahankan staf yang terdata dan telah ikut seleksi CASN 2024 tapi belum berkesempatan menempati formasi penuh Kementerian PANRB.
🧩 Siapa yang Bisa Ikut?
-
Non-ASN yang terdata di database BKN dan sudah mengikuti seleksi PPPK atau CPNS 2024—meski tidak lolos atau tidak kebagian formasi.
-
Non-ASN aktif yang bekerja di instansi pemerintah tetapi belum terdaftar di database BKN tetap dipertimbangkan
📋 Jalur dan Prosedur Pengadaan
| Tahapan | Proses |
|---|---|
| Ajuan Kebutuhan | PPK instansi mengajukan jumlah kebutuhan, jenis jabatan, pendidikan, dan unit penempatan melalui sistem elektronik BKN. |
| Penetapan oleh Menteri PANRB | Setelah diverifikasi, kebutuhan ditetapkan resmi. |
| Permintaan NI/NIP | Instansi mengajukan data NI PPPK/NIP ASN ke BKN dalam maksimal 7 hari kerja. |
| **Penerbitan Identitas | BKN memiliki waktu hingga 7 hari kerja untuk mengeluarkan nomor identitas pegawai. |
| Pengangkatan | Setelah NI/NIP diterbitkan, PPK di masing-masing instansi melaksanakan penunjukan dan pengangkatan resmi. |
Posisi Jabatan yang Dapat Diusulkan
PPPK Paruh Waktu tersedia untuk:
-
Guru
-
Tenaga Kesehatan
-
Jabatan Teknis seperti Pengelola Operasional, Operator Layanan, hingga Penata Layanan Operasional
🧠Landasan Regulasi & Tujuan Kebijakan
Keputusan Menteri PANRB No. 347, 348, 349 Tahun 2024 dan Keputusan No. 15 & 16 Tahun 2025 menjadi payung hukum bagi PPPK Paruh Waktu. Tujuannya? Mengurangi risiko PHK massal dan menjaga kontinuitas layanan publik melalui penataan tenaga non-ASN
💬 Pernyataan dari Deputi SDM Aparatur
Aba Subagja menyampaikan bahwa kebijakan ini dibuat agar tenaga non-ASN tidak kehilangan kesempatan bekerja:
“PPPK Paruh Waktu... merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja...”
🔎 Mengapa Hal Ini Penting?
-
Meminimalisir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
-
Efisiensi Anggaran tanpa mengorbankan layanan
-
Mendukung penataan tenaga non-ASN secara sistematis
✅ Kesimpulan
PPPK Paruh Waktu menjadi kebijakan inovatif yang menjawab tantangan keuangan instansi pemerintah dan kebutuhan layanan masyarakat. Dengan sistem transparan, instansi tetap bisa mengoptimalkan tenaga non-ASN tanpa beban penuh anggaran pegawai. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menata kembali sistem ASN secara inklusif namun tepat sasaran.
