Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru untuk tahun ajaran baru tahun 2021-2022 sudah di depan mata. Bagi Anda yang ingin mengetahui peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022 bisa mendownload dan membaca dalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di bawah ini.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Taman   Kanak-Kanak   yang   selanjutnya   disingkat   TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan    program    pendidikan    bagi    anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SDadalah salah   satu   bentuk   satuan   pendidikan   formal   yang menyelenggarakan    pendidikan    umum    pada    jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk   lain   yang   sederajat   atau   lanjutan   dari   hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan    pendidikan    umum    pada    jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan darihasil belajar yang diakui samaatau setara SMP atau MTs.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang    menyelenggarakan    pendidikan    kejuruan    pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutandari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Penerimaan Peserta    DidikBaru    yang    selanjutnya disingkat PPDBadalah penerimaan peserta didikbaru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
7. Data   Pokok   Pendidikan   yang   selanjutnya   disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh   Kementerian   Pendidikan   dan   Kebudayaan   yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang    memegang    kekuasaan    pemerintahan    negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara   Pemerintahan   Daerah   yang   memimpin pelaksanaan    urusan    pemerintahan yang    menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
a.paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b.paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
a. 7 (tujuh) tahun; atau
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

2) Dalam     pelaksanaan     PPDB,     SD     memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
a.kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
b.kesiapan psikis.

(4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat    istimewa    dan    kesiapan    psikis    sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada    ayat    (4)    tidak    tersedia,    rekomendasi    dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a,dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

a.akta kelahiran;atau

b.surat keterangan lahir yang dikeluarkan olehpihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria: