Beda otak beda bahasa, beda orang tentu beda kehendak. Begitu pula jawaban presiden Joko Widodo menjawab isu rasionalisasi PNS yang telah dilemparkan Kemenpan RB.
dilansir dari Kompas.com Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berita yang menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Berita itu, menurut Jokowi, tidak benar.
Presiden meluruskan, pemerintah memang akan melakukan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.
"Misalnya, satu tahun yang pensiun ada 12.000 orang. Lalu, pada tahun kelima, kami hanya akan menerima 60.000 (calon PNS). Artinya, itu berkurang banyak," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
 |
| Jokowi Presiden RI |
Dengan strategi itu, kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi Pemerintah Indonesia akan lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai juga akan semakin efisien.
Jokowi mengatakan, strategi semacam itu perlu dilakukan. Sebab, biaya belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi dan membebani anggaran.
"Kami ingin belanja pegawai kita bisa lebih efisien. Kalau itu dilakukan, suatu saat dapat tercapai sehingga (SDM birokrasi) betul-betul berkualitas dan belanja lebih efisien," ujar dia.
Jokowi mengingatkan bahwa rencana itu tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam kurun waktu satu atau dua tahun. Rencana itu dapat berhasil jika dilakukan dalam kurun waktu yang panjang.
Jokowi juga mengatakan, rencana itu sampai saat ini masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Rencana dan konsep dari Menpan-RB itu ya memang belum saya terima," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo memberikan sedikit penjelasan tentang wacana rasionalisasi PNS tersebut. Presiden mengutarakan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, Presiden menyampaikan bahwa rasionalisasi yang dimaksud dalam wacana tersebut akan dilakukan secara alamiah.
"Kita lakukan rasionalisasi secara
alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti
pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan berkurang
banyak sekali," terang Presiden menjawab pertanyaan jurnalis.
Terkait dengan target rasionalisasi PNS
yang mencapai 1 juta PNS, Presiden menerangkan bahwa rasionalisasi
alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah target yang
dimaksud. "Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat akan tercapai
(jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa
kita lakukan," tambahnya.
Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa
rasionalisasi ini tidak akan dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu,
Presiden memastikan bahwa wacana ini baru sebatas konsep di tingkat
kementerian dan belum diajukan secara resmi kepada Presiden.
"Ya tidak mungkin dalam setahun
diselesaikan. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan belum saya
terima, tetapi kira-kira arahnya seperti itu," tandas Presiden.
Seperti dikutip Kompas, Kementerian PAN-RB mengemukakan proses pemetaan untuk 1 juta rasionalisasi PNS sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.
