Masih hangat berita demo besar-besaran tenaga honorer K2 yang
dilakukan di depan istana negara Jakarta. Dimana demo tersebut menuntut
agar sisa tenaga honorer K2 diangkat langsung menjadi CPNS. Demo
tersebut tidak menghasilkan apapun. Kecuali beberapa opsi yang diberikan pihak Menpan RB kepada Pemda maupun tenaga honorer.
Terkait
tenaga honorer mantan Menpan RB era SBY turut angkat bicara. Azwar Abu
Bakar menyoroti masalah tenaga honorer di daerah. Beliau mengatakan
banyak tenaga honorer yang diangkat karena faktor kedekatan dengan
pejabat di daerah.
"Waktu otonomi-otonomi digulirkan,
semua orang angkat siapa saja. Banyak sekali yang diangkat karena
kepentingan kedekatan. Mengangkat tak sesuai kebutuhan, tak sesuai
kompetensi," kata Azwar usai diskusi 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer' di
Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).
Ke depannya, Azwar yang merupakan menteri di era Kabinet Indonesia
Bersatu II ini berharap mekanisme pengangkatan tenaga honorer
disesuaikan dengan kebutuhan. Jika tidak, Azwar khawatir akan semakin
banyak yang menuntut dijadikan PNS.
Proses seleksi dari tenaga
honorer menjadi PNS harus adil, kata Azwar. Pengangkatan tenaga honorer
di daerah, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.
"Memang
sudah diputuskan 2005 enggak boleh lagi ada honorer. Jadi tanggung
jawabnya Bupati Kabupaten, kota, jangan semuanya lepas daerah ke Jakarta
(pusat). Kasihan dong," ungkap Azwar.
Sebelumnya dalam diskusi
ada pula salah seorang tenaga honorer bernama Simon yang bergaji Rp
300.000 sejak diangkat tahun 2004 hingga saat ini. Menurut Azwar,
seharusnya kantor tempat Simon bekerja yang bertanggung jawab untuk
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.
"Jadi enggak bisa
menteri dilepaskan sendirian tanpa libatkan kabupaten/kota. Ya, ini
kerjaan di luar porsi pemerintah pusat tugasnya," ungkap Azwar.
Posting Komentar