Masih hangat berita demo besar-besaran tenaga honorer K2 yang dilakukan di depan istana negara Jakarta. Dimana demo tersebut menuntut agar sisa tenaga honorer K2 diangkat langsung menjadi CPNS. Demo tersebut tidak menghasilkan apapun. Kecuali beberapa opsi yang diberikan pihak Menpan RB kepada Pemda maupun tenaga honorer.

Terkait tenaga honorer mantan Menpan RB era SBY turut angkat bicara. Azwar Abu Bakar menyoroti masalah tenaga honorer di daerah. Beliau mengatakan banyak tenaga honorer yang diangkat karena faktor kedekatan dengan pejabat di daerah.

"Waktu otonomi-otonomi digulirkan, semua orang angkat siapa saja. Banyak sekali yang diangkat karena kepentingan kedekatan. Mengangkat tak sesuai kebutuhan, tak sesuai kompetensi," kata Azwar usai diskusi 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).


Ke depannya, Azwar yang merupakan menteri di era Kabinet Indonesia Bersatu II ini berharap mekanisme pengangkatan tenaga honorer disesuaikan dengan kebutuhan. Jika tidak, Azwar khawatir akan semakin banyak yang menuntut dijadikan PNS.

Proses seleksi dari tenaga honorer menjadi PNS harus adil, kata Azwar. Pengangkatan tenaga honorer di daerah, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.

"Memang sudah diputuskan 2005 enggak boleh lagi ada honorer. Jadi tanggung jawabnya Bupati Kabupaten, kota, jangan semuanya lepas daerah ke Jakarta (pusat). Kasihan dong," ungkap Azwar.

Sebelumnya dalam diskusi ada pula salah seorang tenaga honorer bernama Simon yang bergaji Rp 300.000 sejak diangkat tahun 2004 hingga saat ini. Menurut Azwar, seharusnya kantor tempat Simon bekerja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.

"Jadi enggak bisa menteri dilepaskan sendirian tanpa libatkan kabupaten/kota. Ya, ini kerjaan di luar porsi pemerintah pusat tugasnya," ungkap Azwar.
Lebih baru Lebih lama

2 Komentar

  1. besono18 Februari 2016 23.29

    betul pk menteri yang diangkat pns honorer k2 kemarin karena kedekatan dengan sang penguasa karena otonomi daerah jadi mereka banyak yang bodong dan tidak sesuai kompetensi...mereka semua yang diangkat mayoritas lulusan dari SLTA yang melalui data bodong diangkat mengabdi oleh kepala sekolah mereka sambil meneruskan sekolah di UT yang perkuliahannya hanya tatap muka seminggu 2 kali...kepala sekolah yang memberi SK honorer itu punya kedekatan keluarga mereka adalah bapaknya, mertuanya, adiknya, menantunya, iparnya, mereka melobi kepenguasa daerah jadi jelas diangkat jadi pns...inilah sisten otonomi daerah penguasa daerah bebas berkehendak

    BalasHapus
  2. Unknown25 Juni 2016 16.48

    Gak apa apa, org yg dekat pun perlu duit kok

    BalasHapus

Posting Komentar