Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 470 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Intelijen Negara Tahun Anggaran 2019, Badan Intelijen Negara (BIN) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BIN TA 2019 dibagi menjadi 2 (dua) formasi yaitu Formasi Umum dan Formasi Khusus Tenaga Pengamanan Siber
Persyaratan Khusus
Berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kemanan siber di Badan Intelijen Negara, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
3. Persyaratan Administrasi
c. Persyaratan yang diunggah di laman https://sscasn.bkn.go.id, meliputi:
1) Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta warna hitam dan ditandatangani pelamar di atas
materai Rp.6.000.-
2) Ijazah asli atau foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (surat keterangan
kelulusan/ijazah sementara tidak berlaku)
3) Transkrip nilai asli atau foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman
kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
5) Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4 x 6 cm.
6) Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
d. Persyaratan yang harus dilengkapi setelah kelulusan akhir:
1) Seluruh persyaratan yang diunggah di laman https://sscasn.bkn.go.id.
2) Daftar Riwayat Hidup (cantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi dan e-mail yang
aktif).
3) Pas foto berwarna terbaru, latar belakang warna merah, ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar dan
4 x 6 cm = 4 lembar.
4) Foto kopi Akte kelahiran.
5) Surat keterangan sehat jasmani & jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
6) Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
8) Surat Pernyataan yang berisi :
h) Dokumen yang disampaikan dalam pendaftaran CPNS BIN adalah benar.
i) Bersedia tidak menikah selama menjadi CPNS BIN.
j) Tidak akan menikah dengan seseorang berkewarganegaraan asing atau tanpa
kewarganegaraan.
k) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain.
l) Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
m) Tidak pernah menggunakan dan/atau mengedarkan segala bentuk & jenis narkoba.
n) Bersedia mengabdi di Badan Intelijen Negara dan tidak mengajukan pindah dengan
alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat
menjadi PNS BIN.
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK PELAMAR PADA SEMUA KATEGORI FORMASI.
1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman
https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelamar pada
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pada Kartu Keluarga (KK) dan NIK Kepala Keluarga atau NIK
pelamar dan Nomor KK.
2. Waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dimulai tanggal 11 s.d. 25 November 2019
(ditutup pukul 23.59 WIB).
3. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dengan pilihan 1 (satu) formasi.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman
http://www.bin.go.id pada tanggal 13 Desember 2019 (tentatif).
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara
online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 25 s.d. 31 Desember 2019 (tentatif).
SISTEM KELULUSAN UNTUK PELAMAR PADA SEMUA KATEGORI FORMASI.
1. Kelulusan SKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
2. Peserta SKB ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan
berdasarkan peringkat nilai SKD.
3. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga)
komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap
peserta dimaksud diikutkan SKB.
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD (bobot 40%) dan SKB (bobot 60%)
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Informasi lengkap unduh ditautan ini
Posting Komentar