Juknis Pengadaan PPPK, Peraturan BKN no. 1 Tahun 2019


Pada artikel-artikel sebelumnya telah dibahas mengenai UU ASN serta turunannya yakni Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja. Apa dan bagaimana PPPK para pemirsa kerjapns.com pasti sudah mengetahuinya. Satu kebijakan pemerintah dimana pemerintah ingin menghapus status tenaga honor biasa menjadi pegawai yang berstatus hampir sama dengan PNS.


Karena honorer merupakan satu diantara berbagai masalah kepegawaian di negeri ini. Sejak era pemerintahan Presiden SBY pemerintah telah mengangkat lebih dari sejuta honorer untuk menjadi PNS. Masalahnya adalah dalam pengangkatan honorer tersebut tanpa tata aturan yang baku tanpa seleksi dan bernuansa KKN. Sehingga disatu sisi menimbulkan polemik di masyarakat. Nah dengan disahkannya UU ASN serta peraturan turunannya maka bagi siapapun yang ingin menjadi abdi negara atau bekerja pada instansi pemerintah maka harus melalui seleksi baik itu PNS maupun PPPK.

Kembali ke masalah PPPK, pengadaan PPPK diatur lewat Peraturan Badan Kepegawaian negara nomor 1 tahun 2019. Pengadaan PPPK sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan BKN tersebut adalah adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.

Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini meliputi kegiatan pembentukan panitia seleksi pengadaan PPPK baik tingkat pusat maupun instansi, kemudian panitia seleksi membuat jadwal kegiatan seleksi PPPK serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi.

Pengumuman lowongan.

Pengumuman lowongan PPPK dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat baik lewat media elektronik maupun media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat misalnya surat kabar. Dalam pengumuman lowongan PPPK oleh panitia sedikitnya memuat:  nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pelamaran.

Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk melamar PPPK,
Tahapan pelamaran terdiri dari tahapan pendaftaran dan penyampaian dokumen lamaran. Dimana proses pendaftaran dilakukan secara online yang telah ditentukan oleh BKN.

Seleksi 

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:  seleksi administrasi,  seleksi kompetensi dan  wawancara. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar dan Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Pelaksanaan seleksi kompetensi oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh BKN.
Jika diperlukan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah.

Peserta seleksi kompetensi yang dinyatakan lulus wajib mengikuti tes wawancara yang ditujukan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi

Pengangkatan PPPK.

Pengangkatan menjadi calon PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
pemanggilan, penyerahan persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan, penyampaian usul penetapan nomor induk PPPK penetapan nomor induk PPPK dan keputusan penetapan nomor induk PPPK.

Penting bagi siapapun yang ingin bekerja di sektor pemerintahan utamanya sebagai abdi negara khususnya PPPK mengetahui mekanisme pengadaan PPPK ini. Silakan unduh secara lengkap mengenai juknis pengadaan PPPK yang tertuang dalam Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019

Unduh secara lengkap salinan Peraturan BKN no 1 tahun 2019 mengenai petunjuk teknis pengadaaan PPPK di tautan ini
BERIKAN KOMENTAR ()