Back To Top

Undang Undang Tapera/ UU No 4 Tahun 2016

Selamat Datang Di Web PNS Lowongan Kerja dan Kesehatan
Pada post sebelumnya telah dibahas mengenai peleburan dan pembubaran Bapertarum PNS menjadi BP Tapera pada bulan maret 2018 lalu dan apa perbedaan Bapertarum PNS dengan BP Tapera tersebut. Undang-undang Tabungan Perumahan Rakya (Tapera) sudah disahkan pemerintah sejak tahun  2016. Berikut ini Salinan Undang-Undang Tapera atau Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 dan pasal-pasal penting dalam UU Tapera.

Materi isi salinan Undang undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera)

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
3. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

Kepesertaan Tapera
Pasal 7
(1) Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta.
(2) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta.
(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Pasal 13
(1) Kepesertaan dinyatakan nonaktif jika Peserta tidak membayar Simpanan.
(2) Kepesertaan dapat diaktifkan kembali setelah Peserta melanjutkan pembayaran Simpanan.

Pemanfaatan Dana Tapera
Pasal 24
(1) Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta.
(2) Pemanfaatan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta warga negara asing.
(3) Pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 25
(1) Pembiayaan perumahan bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi Pembiayaan:
a. pemilikan rumah;
b. pembangunan rumah; atau
c. perbaikan rumah.
(2) Pembiayaan perumahan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketentuan:
a. merupakan rumah pertama;
b. hanya diberikan 1 (satu) kali; dan
c. mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan.
(3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, atau penyebutan lain yang setara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perumahan dan nilai besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Pasal 27
(1) Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan:
a. mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan;
b. termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah;
c. belum memiliki rumah; dan/atau
d. menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama.

Salinan lengkap format pdf UU Tapera bisa diunduh di tautan di bawah;



Jika bermanfaat Silakan share di FB, Tweet maupun GPlus. Berikan saran, pendapat, kritik ataupun pertanyaan di blog ini lewat komentar Facebook atau Google Info Guru, Kabar CPNS, Tes CPNS, Lowongan Kerja,



Arsip Blog